Berita Terhangat Wali Kota Cilegon Di Tuntut 9 Tahun Penjara Sebab Kena Ott Kpk

 Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi mengaku lapang dada sesudah dituntut  Berita Terhangat WALI KOTA CILEGON DI TUNTUT 9 TAHUN PENJARA KARENA KENA OTT KPK

WALI KOTA CILEGON DI TUNTUT 9 TAHUN PENJARA KARENA KENA OTT KPK – Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi mengaku lapang dada sesudah dituntut 9 tahun penjara dan hak politiknya dicabut selama 5 tahun. Ia menyampaikan pengadilan tidak hanya ada di dunia, tapi juga ada pengadilan akhirat. AGEN JUDI ONLINE TERPERCAYA

“Kalau saya lapang dada saja. Pengadilan ini bukan hanya di dunia, tapi (ada) pengadilan di akhirat,” ujar Iman kepada wartawan di Pengadilan Tipikor Serang, Jl Serang-Pandeglang, Banten, Rabu (2/5/2018).

Baca Juga : GERINDRA : CAWAPRES UNTUK DAMPINGI PRABOWO INSYAALLAH DARI PARTAI PKS

Iman menilai tuntutan yang disampaikan jaksa mengesampingkan fakta di persidangan sebelumnya. Ia percaya majelis hakim sanggup menunjukkan pertimbangan pada fakta-fakta persidangan sebelumnya.

“Saya sudah menyatakan insyaallah, demi Allah-Rasulullah, saya tidak pernah berniat mendapatkan suap apa pun terkait dengan suap ini,” katanya.

Seusai sidang tuntutan ini, ia juga menegaskan akan menunjukkan pembelaan secara pribadi, yang akan disampaikan dua ahad mendatang.

Sebelumnya, jaksa dari KPK menuntut terdakwa dugaan suap terkait izin amdal ini dengan pidana kurungan 9 tahun penjara dan denda Rp 275 juta subsider kurungan penjara 6 bulan. Hak politik terdakwa juga dicabut selama 5 tahun sesudah menjalani pidana pokok. BANDAR TOGEL TERBESAR

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tubagus Iman Ariyadi berupa pidana 9 tahun,” kata jaksa KPK Helmi Syarif.

Hal yang memberatkan terdakwa yaitu tidak mendukung kegiatan pemerintah mewujudkan pemerintahan yang higienis dari KKN. Terdakwa memakai imbas kekuasaannya melaksanakan kejahatan dan melibatkan orang lain. Serta dinilai tidak mengakui secara terus terperinci dan tidak meratapi perbuatannya. SITUS TOGEL TERBAIK

Dua terdakwa lain untuk kasus ini yaitu Akhmad Dita Prawira, yang dituntut pidana penjara 8 tahun. Ia juga dituntut denda Rp 225 juta subsider kurungan 5 bulan penjara. Terdakwa merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terdakwa atas nama Hendri, yang juga Direktur PT Jayatama Primayasa, dituntut pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.

Sumber