Berita Terhangat Ungkit Isu Kudatuli, Pengamat: Bentuk Kepanikan Pdip

Jiromedia.comWakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Hurriyah menilai masuk akal digorengnya kembali informasi lawas menjelang pemilihan presiden. Hal tersebut sengaja dimainkan untuk memberi tekanan dan menjadi kampanye negatif sampai mendekati hari pelaksanaan pilpres.

Pengaduan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas insiden 27 Juli 1996 atau dikenal Kudatuli ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga termasuk di antaranya. Dalam pengaduannya, PDIP juga mengungkit tugas Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu SBY yang masih berpangkat brigadir jenderal Tentara Nasional Indonesia memegang posisi sebagai kepala Staf Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Kasdam Jaya).
Di lain sisi, Hurriyah melihat pengaduan ini sebagai bentuk kepanikan partai yang ingin mencari taktik dalam menekan pihak lawan. Mereka berupaya membuka kembali masa kemudian yang bernuansa pelanggaran HAM yang turut menyangkut SBY. Apalagi, SBY dan Megawati mempunyai hubungan hirau taacuh yang sepertinya sulit untuk diperbaiki.
Hurriyah beropini penting bagi PDIP untuk memastikan atas nama siapa pengaduan tersebut dibuat. Sebab, itu akan menjadi serangan balik jikalau dilakukan atas nama Megawati. Apalagi, Megawati justru mengangkat SBY sebagai menteri di kabinetnya.
“Ketika informasi HAM disuarakan, tapi bukan untuk penyelesaian kasus, maka dipastikan pengaduan ini niscaya jadi bumerang,” tutur Hurriyah.
Saat ini, Hurriyah menjelaskan, masyarakat tidak butuh saling lempar tanggung jawab. Idealnya, pemerintah harus membuka masalah bernuansa pelanggaran HAM. Tidak hanya Kudatuli, tetapi juga masalah lain semoga tidak terkesan babat pilih.
Pemerintah juga harus profesional dalam memanggil nama-nama besar yang mempunyai keterkaitan dengan masalah tersebut. Hurriyah menuturkan, ada nama orang-orang yang bahu-membahu tersangkut dengan pelanggaran HAM dan sekarang berada di lingkar kekuasaan. “Kalau perhatiannya terhadap masalah HAM, mereka juga harus diusut,” ungkapnya tanpa memerinci nama-nama yang dimaksud.
Tindak lanjut dari masalah Kudatuli dapat dijadikan sebagai indikator pemerintah dalam menangani masalah bernuansa pelanggaran HAM. Apabila pemerintah dan Komnas HAM memang serius, maka masalah itu akan diusut. Tapi, jikalau sekadar menyinggung Kudatuli dan tetap mengubur masalah lain, patut diduga bahwa pengaduan PDIP ini hanya motif politik.
Pada Kamis (26/7), Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tiba bersama Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan dan anggota Komisi III Fraksi PDIP Junimart Girsang ke Komnas HAM. Mereka bertemu dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.
Kedatangan Hasto tersebut untuk menuntut Komnas HAM segera merampungkan insiden Kudatuli. Diketahui, insiden itu terjadi dikala insiden ambil alih paksa kantor PDI kubu Megawati oleh kubu Soerjadi pada 27 Juli 1996.[rol]