Berita Terhangat Tanggapi Pidato Prabowo, Fahri Hamzah: Pemimpin Gitu, Ada Tenaga

Jiromedia.comWakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah buka bunyi soal pidato Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.


Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia utarakan melalui postingan akun Twitternya yang diunggah pada Selasa (1/5/2018).

Menurut Fahri Hamzah, pidato Prabowo soal tenaga kerja abnormal (TKA) memperlihatkan jikalau dirinya mempunyai tenaga.

Fahri Hamzah pun menyebut jikalau pemimpin menyerupai itu.
@Fahrihamzah: Pemimpin gitu…

Ada tenaga….


Sementara itu, diunggah oleh akun @MasPresidenBaru, Prabowo tampak mengenakan kemeja hitam dan berpeci.


Prabowo tampak menggebu-gebu mengkritisi kebijakan pemerintah soal TKA.

“Saya berbeda pendapat dengan paham semacam itu, rakyat benar atau salah, itu tetap rakyat kita (right or wrong my people).

Handal tidak handal, rakyat kita.

Lemah atau kuat, rakyat kita.

Kalau rakyat kita lemah, harus dibikin kuat.

Kalau rakyat kita kurang pandai harus dibikin pintar.

Kalau rakyat kita kurang mampu, harus dibantu menjadi mampu,”kata Prabowo.

@MasPresidenBaru: Inilah Pemimpin Ideal utk Indonesia yg punya Jiwa Nasionalisme & Kecintaan thd Rakyatnya sendiri, bukan cinta kpd rakyat aseng!
Prabowo:

“Kalau Rakyat kita kurang pintar, harus dibikin pintar!”


“Kalau Rakyat kita kurang mampu, harus dibantu biar mampu!”


Setuju PS 4 RI-1?

RT!


Diketahui, terkait TKA, pihak pemerintah menjelaskan apabila Perpes ini merupakan upaya perbaikan untuk meningkatkan lapangan kerja.


Yakni melalui perbaikan iklim investasi di Indonesia.

Hanif Dhakiri menyampaikan jikalau investasi sangat penting bagi Indonesia, alasannya ialah negara ini tak bisa hanya mengandalkan APBN.

“Perpres 20/2018 tujuan utamanya membuat lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik melalui investasi.

Investasi itu sangat penting alasannya ialah kita tidak bisa membangun hanya mengandalkan APBN saja,” kata Hanif, dikutip akun Twitter Kementerian BUMN.

Perpres ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintah, penyederhanaan mekanisme perizinan TKA, mendukung akomodasi berbisnis, mendukung pertumbuhan investasi, sampai membuat lapangan kerja.

Sementara itu, Ombudsman merilis data temuan lapangan mereka terkait TKA yang ada di Indonesia.
Menurut Ombudsman, TKA kebanyakan bekerja sebagai buruh kasar, bahkan sopir.

Mereka juga tidak bisa berbahasa Indonesia dan menerima honor 3 kali lipat lebih besar dari pekerja lokal.

Temuan itu berbeda dengan data pemerintah yang mengklaim jikalau TKA ialah para hebat dan profesional.[tn]