Berita Terhangat Komisi I Dpr Ri Minta Anggaran Tni Untuk 2018 Ditambah

Patroli maritim Tentara Nasional Indonesia AL [Reuters] 

Komisi I dewan perwakilan rakyat RI menggelar rapat dengar pendapat tertutup dengan Asisten Perencanaan (Asrena) Tentara Nasional Indonesia AD, AL, AU, dan Mabes TNI. Hasilnya, Komisi I akan meminta pelengkap anggaran untuk Tentara Nasional Indonesia dalam RAPBN 2018.

Jadi hasil rapat ini kan anggaran untuk Tentara Nasional Indonesia Rp 88 triliun (di 2017) itu dirasakan kurang dan membutuhkan sekitar Rp 102 triliun lagi,” ujar Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Menurutnya, keputusan ini didasari adanya planning pengeluaran di titik-titik lemah dengan wilayah perbatasan. Hal ini dilakukan untuk penguatan di wilayah Natuna dan untuk mengantisipasi gejolak dengan kelompok militan ISIS di Filipina.

Seperti kita ketahui, akan ada planning penguatan-penguatan di titik lemah, dengan zona orientasi spot ke barat wilayah Natuna, ke arah utara itu ialah perbatasan dengan Filipina dalam mengadang perkara ISIS itu ya memang harus dimaklumi,” terang dia.

Selain itu, untuk patroli pasukan dan kesiapan pangkalan-pangkalan. Menurut politikus PDIP ini, untuk menyelenggarakan hal itu diharapkan anggaran yang sangat besar.

Dengan anggaran yang minim, hal ini menghipnotis pengadaan alutsista. Sebab, hal itu sudah masuk draf per tahun dan harus dipenuhi.

Ya termasuk di dalamnya alutsista, pemeliharaan, sparepart operasional, kemudian kegiatan-kegiatan latihan itu mempengaruhi,” katanya.

Menurutnya, anggaran yang ada dikala ini tidak mencukupi keperluan tersebut. Komisi I akan mengundang pihak Kementerian Keuangan untuk membicarakan hal tersebut.

Dengan anggaran ini tidak cukup, kita minta tinggal pemerintah mau ngasih atau nggak. Kita akan undang nanti (Kementerian Keuangan) agar tidak terlalu minim. Kan bahaya semakin besar, tapi anggaran semakin turun itu nggak logis,” tuturnya.

  Detik