Berita Terhangat Jadi Jubir Jokowi, Din Minta Ulama Sumbar Tak Tolak Islam Nusantara

Jiromedia.comUtusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP), Din Syamsuddin meminta biar ulama Sumatera Barat (Sumbat) tidak menolak wawasan keislaman yang dikembangkan Nahdlatul Ulama (NU), yaitu Islam Nusantara. Menurut dia, sebaiknya tidak ada perilaku tolak menolak antarumat Islam yang menyebarkan wawasan tertentu.

“Sebaiknya tidak perlu ada penolakan-penolakan ibarat itu. Kalau ada kelompok Islam atau Ormas Islam kemudian menyebarkan satu wawasan tertentu ibarat NU menyebarkan wawasan atau pikiran Islam Nusantara harus kita hargai,” ujar Din ketika ditemui usai konferensi pers terkait program World Peace Forum (WPF) ke-7di Kantor CDCC, Jakarta Selatan, Kamis (26/7).
Din mengatakan, Islam Nusantara merupakan pandangan ulama warga Nahdliyin. Jika tidak oke tidak perlu melaksanakan penolakan alasannya yakni sanggup memicu adanya perpecahan antarumat Islam.
“Itulah pandangan NU. Itulah pendapat NU, tidak usahlah yang lain kemudian menolak. Kalau tidak oke ya sudah silahkan, tapi gak usah pakek tolak menolak. Sebab bila tolak menolak ibarat ini nanti semua yang lain akan ada penolakan di sana, penolakan di sini,” terperinci Mantan Ketua Umum MUI ini.
Namun, Din meyakini tidak semua ulama Sumbar yang melaksanakan penolakan terhadap Islam Nusantara. Karena budaya tolak menolak itu bukan lah tabiat wasathiyah, bukan tabiat jalan tengah yang bahu-membahu diajarkan Islam.
“Watak wasathiyah yang diajarkan oleh Islam itu ya bila dengan agama lain bagimu agamamu bagiku agamaku. Dan bila sesama Muslim, ‘bagimu pendapatmu bagiku pendapatku’, tapi kita sempurna bersaudara. Kaprikornus mohon, dan saya kira itu tidak sanggup diklaim itu seluruh kalangan ulama di Sumetara Barat,” kata Din.
Sebelumnya diberitakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat tetap kukuh menolak penamaan ‘Islam Nusantara’. Ketetapan ini dituangkan melalui surat resmi tertanggal 21 Juli 2018 itu yang di dalamnya memuat pernyataan bahwa ‘Islam Nusantara’ tidak diperlukan di Tanah Minang.
MUI Pusat sempat merespons penolakan yang dirilis MUI Sumbar tersebut. Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Zainut Tauhid, sempat menyatakan bahwa penolakan konsep ‘Islam Nusantara’ oleh MUI Sumbar justru menyalahi khittah dan jati diri MUI itu sendiri. Zainut mengatakan, MUI seharusnya menjadi wadah musyawarah dan silaturahim para ulama dan cendekiawan Muslim dari banyak sekali organisasi. ROL