Berita Terhangat Izin Alexis Tak Diperpanjang, Ini Tiga Alasan Pemprov Dki

Pemprov DKI resmi tetapkan izin perjuangan Hotel Alexis belum sanggup diproses per Jumat 27 Oktober 2017

Pemprov DKI resmi tetapkan izin perjuangan Hotel Alexis belum sanggup diproses per Jumat  Berita Terhangat Izin Alexis tak diperpanjang, ini tiga alasan Pemprov DKI

Berita Hari Ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tak memperpanjang izin perjuangan Hotel Alexis Jakarta Utara. Dalam surat permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Pemprov DKI resmi tetapkan izin perjuangan Hotel Alexis per Jumat 27 Oktober 2017.

“Sudah dikeluarkan surat dari Pemprov yang tidak mengizinkan untuk praktek usahanya (Alexis) berjalan terus,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin 30 Oktober 2017.

Mengenai pemutusan izin perjuangan Alexis, Anies melanjutkan, karena laporan masyarakat tentang praktek prostitusi di daerah itu. Di samping itu, Anies mengaku, dirinya juga sudah berjanji untuk menutup lokasi tersebut.

“Kami tegas. Kami tidak menginginkan Jakarta menjadi kota yang membiarkan praktek-praktek prostitusi dan kami mendengar laporan, mendengar keluhan dari warga, dan juga pemberitaan-pemberitaan. Karena itu ibarat juga kami sampaikan selama kampanye kemarin bahwa kami akan mengambil perilaku tegas kepada Alexis,” kata dia.

Dengan pemutusan izin Alexis, Anies menilai, Hotel Alexis tak boleh beroperasi lagi. Ketika masih beroperasi, Anies melanjutkan, Alexis sudah melaksanakan perjuangan atau acara ilegal.

“Kegiatan legal ialah acara yang mendapat izin, tanpa izin maka semua acara di situ bukan acara legal,” katanyanya.

Alexis sebelumnya mengajukan TDUP untuk hotel lewat aplikasi online ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dengan nomor pendaftaran 60U0HG.

Sedangkan permohonan TDUP griya pijat diajukan ke kantor unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pademangan dengan nomor pendaftaran Z35DNU.

Namun permohonan tersebut ditolak oleh Pemprov DKI Jakarta melalui surat bernomor 68661-1.858.8. Surat bertanggal 27 Oktober 2017 diteken oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi.

“Permohonan tanda daftar perjuangan pariwisata (TDUP) Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis belum sanggup diproses,” demikian balasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI dalam surat tersebut.

Dalam surat tersebut, Pemprov DKI juga menyebutkan tiga alasan kenapa mereka menolak memperpanjang izin perjuangan Alexis, yakni :

1. Menindaklanjuti informasi yang berkembang di media massa terkait acara yang tidak diperkenankan dan tidak boleh dalam penyelenggaraan perjuangan hotel dan Griya Pijat di Hotel Alexis.
2. Setiap Penyelenggara Usaha Pariwisata berkewajiban turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan acara yang melanggar aturan di liingkungan daerah usahanya.
3. Pemerintah berkewajiban untuk mengawasi dan mengendalikan acara kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi aneka macam efek negatif bagi mayarakat luar. Anies Baswedan menyampaikan semenjak permohonan izin Alexis tersebut ditolak oleh Pemprov DKI, maka segala acara di hotel tersebut sekarang menjadi ilegal. “Jadi jikalau ada kegiatan, sudah tidak lagi legal,” kata Anies.
4. Sehubungan dengan hal – hal di atas , maka Permohonan Tanda Daftar perjuangan Pariwisata ( TDUP ) Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis belum sanggup di proses.

Berikut foto surat penolakan terhadap izin perjuangan Alexis yang beredar :